Dukung Usul Kapolri, Thahjo Kumolo Minta Instansi Pemerintah Gelar WFH Sepekan Usai Libur Lebaran

JAKARTA, RagamNews.com – Arus balik mudik Lebaran 2022 diprediksi akan melonjak pada akhir pekan ini. Potensi kemacetan panjang di jalan tol diyakini akan terjadi. Melihat kondisi demikian, instansi pemerintah disarankan untuk kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah alias Work from Home (WFH), demikian juga untuk instansi swasta. Saran tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Terkait usulan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sepakat dengan Kapolri. Lebih lanjut, Menpan telah memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing, diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.

“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam keterangan resmi, Jumat (6/5/2022).

Ia menyatakan juga, WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini.

Penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Mengingat Covid-19 belum hilang sepenuhnya dari Indonesia, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari kedepan.

“WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19,” ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit menyarankan instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen lebaran berakhir. Jenderal bintang empat ini mengatakan kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah arus balik libur Idulfitri.

Kapolri juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home.

Seorang ASN bernama Muhammad Bayu yang berdomisili di Tangerang, Banten menyatakan bahwa instansinya telah menerapkan arahan dari Menpan RB untuk menjalankan WFH usai puncak arus balik mudik  Lebaran ini.

Menurutnya, kebijakan ini sangat baik karena dapat mengurangi kepadatan arus balik mudik Lebaran. “Saya bertugas di Bandung, kebijakan ini baik karena saya tidak harus buru-buru balik dan menghabiskan banyak waktu di jalan karena macet,” ujarnya.