Pemprov DKI Tak Miliki Kebijakan Khusus Antisipasi Lonjakan Covid19 usai Libur Lebaran

JAKARTA, RagamNews.com – Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 usai libur lebaran Idulfitri 1443 H. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Senin (9/5/2022) malam.

“Kami akan lihat dalam dua atau tiga minggu ke depan, tidak ada kebijakan khusus jadi akan dilihat angkanya. Kebijakan kami sama, syarat mudik mendapatkan booster dan patuhi prokes,” ujar Ariza.

Menurutnya, pemerintah daerah tentu merasa khawatir adanya lonjakan kasus Covid-19 usai libur panjang karena belajar dari pengalaman dua tahun sebelumnya. Saat itu, kasus Covid-19 cenderung meningkat karena masyarakat banyak yang mengabaikan prokes dan vaksin booster untuk memaksimalkan perlindungan juga belum dimulai.

Kata Ariza, rasa kekhawatiran saat ini kembali muncul karena jumlah warga yang mudik juga melonjak tajam. Hal ini seiring dengan izin mudik dari pemerintah pusat, dengan catatan masyarakat harus divaksin booster terlebih dahulu.

“Kebijakan pemerintah pusat maupun satgas pusat memang kan mudik diperbolehkan. Memang terjadi peningkatan yang luar biasa mudik tahun ini karena dua tahun tidak ada mudik,” ucap Ariza.

“Tentu khawatiran kita bersama seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau ada libur panjang diikuti dengan peningkatan kasus,” lanjut mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Guna memaksimalkan perlindungan, ujar Ariza, pemudik juga diwajibkan mematuhi prokes selama di perjalanan. Dengan begitu, dia meyakini kasus Covid-19 tidak akan naik di Jakarta seiring adanya arus balik mudik lebaran.

“Tentu harapan kami bersama setelah menerima vaksin dan melaksanakan prokes, tidak dikuti dengan peningkatan penyebaran covid-19 di Jakarta yang disebabkan arus balik. Kami harapkan juga warga Jakarta yang mudik tidak membawa Covid-19 ke kampung halaman,” ucapnya.